Berita Dunia Terkini – Pada 17 November 2025, Dewan Keamanan PBB mengesahkan resolusi penting terkait Gaza. Resolusi itu membentuk Board of Peace (BoP) dan mengerahkan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk menjaga gencatan senjata, mengamankan rekonstruksi, dan mendukung distribusi bantuan kemanusiaan. Setelah PBB menetapkan langkah tersebut, Indonesia segera menyusun sikap diplomatiknya.
Sikap Tegas Indonesia
Pemerintah Indonesia menyambut resolusi itu dan menyoroti kebutuhan mandat PBB yang jelas. Selain itu, Kementerian Luar Negeri RI menekankan bahwa PBB harus melibatkan Otoritas Palestina dalam setiap proses keamanan maupun rekonstruksi. Dengan penegasan tersebut, Indonesia kembali menunjukkan dukungannya terhadap solusi dua negara sebagai dasar penyelesaian konflik jangka panjang.
Komitmen Pengiriman Pasukan
Setelah menyampaikan sikap diplomatik, pemerintah juga membahas kontribusi konkret. Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim hingga 20.000 personel ke Gaza dalam misi perdamaian. TNI menyiapkan pasukan medis, teknik, serta perlengkapan konstruksi dan fasilitas kesehatan. Meski begitu, pemerintah menunggu keputusan akhir Presiden sebelum melepas pasukan. Sebagai tambahan, Indonesia memastikan PBB akan menanggung biaya misi sehingga negara tidak membebani APBN.
Penegasan Mandat PBB yang Kuat
Setelah menawarkan pasukan, Indonesia menekankan pentingnya mandat PBB yang tegas dan menyeluruh. Pemerintah ingin pasukan fokus pada perlindungan warga sipil Gaza, dukungan rekonstruksi, penyaluran bantuan, serta pelatihan aparat keamanan lokal. Dengan penegasan ini, Indonesia berharap PBB tidak menyingkirkan peran Palestina dari pengambilan keputusan karena hal itu dapat memicu penolakan dari masyarakat setempat.
Tantangan dari Pihak Palestina
Walaupun PBB dan sejumlah negara mendukung rencana stabilisasi, beberapa faksi Palestina justru menolak pengerahan pasukan internasional di Gaza. Mereka menilai keberadaan pasukan asing dapat mengurangi peran Palestina dalam urusan keamanan dan rekonstruksi. Untuk memperkuat kekhawatiran mereka, beberapa kelompok juga mendesak PBB agar memberikan kendali langsung kepada institusi Palestina, bukan kepada struktur asing yang dapat membuka ruang tekanan politik.
Pendekatan Kemanusiaan Indonesia
Di tengah dinamika politik tersebut, Indonesia tetap memperkuat dukungan kemanusiaannya. Pemerintah meningkatkan bantuan untuk korban, mendukung hak Palestina untuk merdeka, dan berkomitmen membantu rekonstruksi. Dengan demikian, Indonesia menjaga keseimbangan antara kontribusi militer dan nilai kemanusiaan yang selalu menjadi prinsip kebijakan luar negerinya.
Risiko dan Pertimbangan Strategis
Meskipun Indonesia menawarkan kontribusi besar, pemerintah memahami risiko politik dan keamanan yang dapat muncul. Keterlibatan pasukan asing sangat sensitif bagi sebagian warga Gaza. Oleh sebab itu, Indonesia menilai keberhasilan misi sangat bergantung pada dukungan masyarakat Palestina, kejelasan mandat PBB, dan koordinasi internasional yang solid.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, Indonesia merespons resolusi PBB dengan sikap aktif, tegas, dan konstruktif.
-
Pemerintah mendukung langkah internasional untuk menciptakan stabilitas di Gaza.
-
Indonesia menawarkan kontribusi besar melalui pengiriman personel dan dukungan kemanusiaan.
-
Pemerintah menegaskan pentingnya kedaulatan Palestina dan keterlibatan otoritas lokal.
Dengan semua faktor tersebut, Indonesia berharap misi internasional dapat berjalan efektif dan membawa perubahan nyata bagi rakyat Gaza.
Sumber : CNN NEWS