Berita Dunia Terkini – Korea Utara, atau Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK), dikenal sebagai salah satu negara paling tertutup dan paling diktator di dunia. Dengan rezim totaliter yang mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan masyarakatnya, negara ini menjadi contoh ekstrem dari sebuah pemerintahan yang mengutamakan pengendalian ketat atas segala hal. Dari kebebasan berbicara hingga kehidupan sehari-hari, pemerintah Korea Utara mengatur dan mengawasi setiap gerak-gerik warganya. Berikut adalah gambaran mendalam mengenai asal usul kediktatoran di Korut, serta bagaimana negara ini dipertahankan hingga saat ini.
Asal Usul dan Pembentukan Korea Utara
Akar dari kediktatoran Korea Utara dapat di telusuri kembali ke akhir Perang Dunia II. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Semenanjung Korea di bagi menjadi dua zona pendudukan: bagian utara di kelola oleh Uni Soviet, dan bagian selatan oleh Amerika Serikat. Pembagian ini awalnya dimaksudkan sebagai langkah sementara untuk melucuti tentara Jepang dan mempersiapkan kemerdekaan Korea. Namun, dengan meningkatnya ketegangan Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, kesepakatan untuk reunifikasi Korea menjadi mustahil.
Pada tahun 1948, dua negara terpisah terbentuk: Korea Selatan, yang didukung oleh Amerika Serikat, dan Korut, yang didukung oleh Uni Soviet. Di Korea Utara, Kim Il-sung, seorang gerilyawan komunis anti-Jepang, segera mengonsolidasikan kekuasaan dengan dukungan dari Soviet dan membangun kediktatorannya. Kim Il-sung menciptakan sebuah kultus kepribadian yang menonjolkan dirinya sebagai penyelamat bangsa Korea dan sebagai pemimpin yang maha tahu dan maha kuasa.
Perang Korea dan Dampaknya pada Korea Utara
Pada tahun 1950, Korea Utara menyerbu Korea Selatan, yang memicu Perang Korea. Perang ini tidak hanya melibatkan kedua negara tersebut, tetapi juga menjadi perang proksi antara Amerika Serikat dan sekutunya di pihak Korea Selatan, serta Uni Soviet dan Cina di pihak Korut. Berlangsung selama tiga tahun, menewaskan jutaan orang dan menghancurkan infrastruktur serta ekonomi di kedua sisi. Perang Korea berakhir dengan genjatan senjata pada tahun 1953, namun tidak mengubah pembagian Semenanjung Korea yang tetap terpisah hingga saat ini.
Dampak perang ini sangat besar bagi Korea Utara, yang mengalami kehancuran total. Meskipun begitu, Kim Il-sung semakin memperkuat kontrolnya, membangun negara yang kuat secara militer dan berusaha mewujudkan kemandirian dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi.
Kebijakan Ekonomi dan Militer
Kim Il-sung menerapkan sistem ekonomi terencana yang mirip dengan model Soviet, dengan negara mengendalikan semua alat produksi dan distribusi. Prioritas utama di berikan pada industri berat, terutama untuk mendukung kekuatan militer. Meskipun awalnya ekonomi Korea Utara tumbuh pesat, dalam praktiknya sistem ini terbukti sangat tidak efisien, yang menyebabkan kemiskinan meluas dan kelaparan kronis di kalangan rakyat.
Pada tahun 1990-an, Korea Utara di landa bencana kelaparan yang di kenal sebagai “pawai sulit”, yang di sebabkan oleh kombinasi faktor-faktor seperti runtuhnya Uni Soviet, bencana alam, dan salah urus ekonomi. Krisis ini menewaskan ratusan ribu orang, namun Kim Jong-il, yang menggantikan ayahnya Kim Il-sung setelah kematiannya pada tahun 1994. Semakin memperkuat kebijakan “songun” (militer pertama), yang memprioritaskan anggaran untuk militer, meskipun rakyatnya terpaksa berjuang untuk bertahan hidup.
Kim Jong-il dan Program Nuklir
Di bawah pemerintahan Kim Jong-il, Korea Utara mulai mengembangkan senjata nuklir sebagai cara untuk memperkuat posisi internasionalnya dan menjaga keamanan rezim. Program nuklir ini menjadi sumber ketegangan utama dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, yang menuntut agar Korut menghentikan pengembangan senjata nuklirnya dan memberlakukan sanksi ekonomi yang berat. Meskipun ada upaya diplomasi, Korut tetap melanjutkan program nuklirnya, yang semakin memperburuk isolasi negara ini di dunia internasional.
Kim Jong-un dan Peningkatan Isolasi
Pada tahun 2011, setelah kematian Kim Jong-il, putranya Kim Jong-un, yang saat itu baru berusia akhir 20-an, mengambil alih kepemimpinan. Meskipun banyak yang meragukan kemampuan Kim Jong-un untuk memimpin. Ia dengan cepat membangun kekuasaannya melalui serangkaian pembersihan dan penghapusan lawan politik. Di bawah pemerintahannya, Korea Utara terus memperkuat program nuklirnya dan melakukan uji coba senjata nuklir serta rudal balistik antar benua yang mampu menjangkau daratan Amerika Serikat.
Kim Jong-un juga melanjutkan tradisi kultus individu yang di warisi dari ayah dan kakeknya. Ia di gambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana dan kuat, dengan propaganda yang masif yang menampilkan keluarga Kim sebagai tokoh ilahi yang di takdirkan untuk memerintah Korea Utara.
Ketertutupan dan Pengendalian Informasi
Salah satu ciri khas pemerintahan di Korea Utara adalah ketertutupan yang ekstrem. Pemerintah mengendalikan semua media, dan tidak ada jurnalisme independen yang di perbolehkan. Kritik terhadap pemerintah atau keluarga Kim dapat berujung pada hukuman yang sangat berat, termasuk penjara, penyiksaan, atau eksekusi. Informasi dari luar negeri sangat di batasi, dan hanya sedikit orang yang dapat mengakses media asing.
Pendidikan di Korea Utara juga di ajarkan dengan tujuan untuk menanamkan kesetiaan kepada pemerintah. Siswa di paksa mempelajari sejarah keluarga Kim dan ideologi Juche (kemandirian) yang di jadikan prinsip dasar negara. Selain itu, kondisi kesehatan di Korut sangat buruk, dengan fasilitas medis yang kekurangan staf dan peralatan.
Penindasan Hak Asasi Manusia dan Kehidupan di Korea Utara
Pemerintahan Korea Utara di kenal dengan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat parah. Penahanan tanpa pengadilan, kerja paksa, penyiksaan, dan eksekusi adalah bagian dari sistem yang di terapkan untuk menekan oposisi. Negara ini juga memiliki salah satu catatan kebebasan pers terburuk di dunia. Pemerintah mengendalikan segala aspek kehidupan masyarakat, dan sebagian besar warganya hidup dalam kemiskinan dan kelaparan.
Badan keamanan negara yang di sebut Bowibu memiliki jaringan informan yang luas untuk mengawasi rakyat dan memastikan tidak ada kritik terhadap pemerintah. Selain itu, Korea Utara memiliki jaringan kamp-kamp penjara politik yang terkenal dengan kondisi yang sangat buruk. Diperkirakan antara 80.000 hingga 120.000 tahanan politik di penjara di tempat-tempat ini.
Masa Depan Korut: Apakah Ada Perubahan?
Meskipun sistem di Korea Utara tetap sangat tertutup dan diktator, ada beberapa tanda-tanda perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa warga Korut mulai mengakses media asing dan informasi dari luar negeri. Yang menyebabkan peningkatan kesadaran akan kondisi kehidupan di negara lain. Hal ini memicu kritik terhadap pemerintah, meskipun masih belum jelas apakah perubahan ini akan mengarah pada perubahan politik yang lebih besar. Ataukah Korea Utara akan terus mempertahankan ketertutupan dan kediktatorannya.
Secara keseluruhan, Korea Utara tetap menjadi salah satu negara yang paling tertutup dan diktator di dunia. Dengan rezim yang memegang kendali ketat atas kehidupan warganya, membungkam oposisi, dan memprioritaskan militer di atas kesejahteraan rakyat. Ke depannya, tantangan besar bagi negara ini adalah bagaimana mengatasi krisis ekonomi, ketegangan internasional, dan potensi perubahan yang semakin terasa di dalam negeri.
Sumber : Youtube