Berita Dunia Terkini – Korupsi telah lama menjadi tantangan besar bagi banyak negara, termasuk Cina. Meskipun saat ini negara tersebut dikenal dengan tingkat korupsi yang rendah, sejarah menunjukkan bahwa Cina melalui proses panjang dan kompleks dalam menanggulangi masalah ini.
Sejarah Singkat Korupsi di Cina
Sejak Era Dinasti
Praktik korupsi di Cina sudah terjadi sejak zaman Dinasti Zhou (1027–771 SM). Catatan sejarah mencatat adanya penyuapan, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, birokrat, hingga pejabat lokal.
Era Nasionalis
Setelah Republik Tiongkok berdiri tahun 1912, korupsi semakin merajalela. Chiang Kai Shek sempat membentuk lembaga anti-korupsi, namun malah disalahgunakan oleh elit penguasa untuk memeras kaum kaya.
Revolusi Komunis dan Awal Pembersihan
Di bawah Mao Zedong, kampanye besar di lakukan untuk memberantas melalui revolusi kebudayaan dan pendidikan ideologi. Namun, tindakan radikal ini memunculkan perpecahan politik internal.
Reformasi Ekonomi dan Lonjakan
Pada era Deng Xiaoping (1978), slogan “Menjadi Kaya Itu Mulia” mendorong semangat kapitalisme. Sayangnya, hal ini di salahartikan oleh sebagian pihak, sehingga korupsi meningkat secara masif.
Kebijakan Antikorupsi Era Modern
Pemerintahan Jiang Zemin & Zhu Rongji
Pada akhir 1990-an, Presiden Jiang Zemin bersama Perdana Menteri Zhu Rongji mengambil tindakan keras. Zhu di kenal tegas dan bahkan mendukung hukuman mati bagi pelaku.
Xi Jinping dan Kampanye “Harimau & Lalat”
Sejak 2012, Presiden Xi Jinping meluncurkan kampanye besar anti-korupsi dengan target “harimau” (pejabat tinggi) dan “lalat” (pejabat rendah). Ribuan orang telah di adili dan di hukum, termasuk eksekusi mati.
Lembaga Utama Pemberantasan Korupsi
Central Commission for Discipline Inspection (CCDI)
CCDI merupakan lembaga yang mengawasi kedisiplinan anggota partai dan memiliki kekuasaan untuk menyelidiki pelanggaran dan korupsi di tingkat tertinggi.
National Supervision Commission (NSC)
NSC di bentuk pada 2018 melalui amandemen konstitusi. Lembaga ini mengawasi seluruh pejabat publik, termasuk ASN, dosen, pegawai BUMN, hingga aparat desa.
Hasil dan Dampak dari Kebijakan
Dari 2012 hingga 2022, sekitar 4,7 juta pejabat di selidiki dan di hukum. Kampanye ini juga berhasil memulihkan aset negara dalam jumlah besar yang di gunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan.
Pelajaran untuk Indonesia
Pemberantasan korupsi di Cina menunjukkan pentingnya komitmen politik, lembaga kuat, serta penerapan hukum tegas. Meskipun sistem politik berbeda, Indonesia dapat mengambil banyak pelajaran dari pendekatan ini.
Kesimpulan
Cina telah menjadi contoh negara yang sukses menekan korupsi secara sistematis. Meski menghadapi kritik soal HAM dan transparansi, hasilnya tetap signifikan dalam membangun stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
Sumber : YOUTUBE